Ditargetkan Kelar Februari 2024

Digital ID Tingkatkan Layanan Untuk Publik

Menteri Menkominfo, Budi Arie Setiadi
Menteri Menkominfo, Budi Arie Setiadi

RM.id  Rakyat Merdeka – Pemerintah telah menyiapkan implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID. Persiapan program untuk penerapan digitalisasi dokumen kependudukan itu ditargetkan tuntas akhir Februari 2024.

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, kesiapan teknis terkait implementasi Digital ID telah dilakukan bersama kementerian dan lembaga.

“Ini sudah mengerucut ke tim teknis antara Kominfo, KemenPANRB, Kemendagri, Peruri dan juga BSSN. Tim teknis kami juga sudah menyiapkan detail kesiapan implementasi, tinggal menunggu lampu hijau untuk dieksekusi agar sesuai target,” kata Budi Arie dalam keterangan resminya, Rabu (14/2/2024).

Ketua Umum Projo ini menjelaskan, penerapan Digital ID perlu memperhatikan aspek regulasi sesuai dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kami sekadar mengingatkan, terkait Digital ID kita akan berpegang pada regulasi yang diatur, yakni Undang-Undang ITE dan Perpres mengenai SPBE,” ingatnya.

Menurut dia, hadirnya Digital ID memberikan nilai tambah dalam peningkatan layanan publik dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat melalui pilihan teknologi canggih.

“Agar kita bisa delivery layanan yang prima dan aman dengan standar teknologi yang tinggi. Sekali lagi, yang penting Digital ID ini ada regulasi sendiri, yaitu Undang-Undang ITE dan Perpres SPBE yang juga harus jadi acuan,” jelasnya.

Pengamat ekonomi digital sekaligus Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai, penggunaan IKD di Indonesia masih sangat rawan, terutama di tengah maraknya serangan siber dan kasus kebocoran data di lembaga Pemerintahan dan swasta.

Tesar menyarankan Pemerintah merapikan keamanan dan ketahanan siber lembaga-lembaga negara.

“Jangan sampai kebijakan ini membahayakan dan merugikan masyarakat,” ingatnya.

Menurut Tesar, jika memang KTP sudah menjadi QR Code dan foto muka masyarakat tersebar di mana-mana, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan dengan mudah menggunakan hal tersebut untuk penipuan.

“Jangan sampai nanti kita tiba-tiba berutang dengan seseorang, hanya karena data IKD kita bocor. Kan berbahaya sekali,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kementerian dan lembaga segera mengimplementasikan Digital ID.

“Saya minta kepada Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) memastikan kesiapan Digital ID paling lambat akhir Februari 2024,” tegasnya.

Selain Kemenkominfo, Ke mendagri dan Peruri, penerapan Digital.ID juga melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Untuk diketahui, IKD merupakan identitas kependudukan yang berbentuk aplikasi digital. Jadi, masyarakat tidak perlu melakukan fotokopi KTP lagi.

IKD bisa juga disebut versi digital KTP elektronik (e-KTP), sehingga jika masyarakat ingin mengurus dokumen tertentu, hanya perlu mengirim data dari aplikasi IKD.

Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2, bahwa IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui handphone yang menampilkan data pribadi berupa KTP dan KK sebagai identitas bersangkutan

Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers

Kami Tidak Melindungi Jurnalis Yang Salah

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. (Foto: Dewan Pers)
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. (Foto: Dewan Pers)

RM.id  Rakyat Merdeka – Perkembangan teknologi informasi seperti artificial intelligence (kecerdasan buatan) hingga masifnya penggunaan media sosial, jadi tantangan baru bagi dunia pers. Media massa akan tetap selamat, bila tetap menjaga kualitas produknya. Tentunya dengan menyajikan berita yang akurat, berdasarkan narasumber yang kredibel.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu usai acara konvensi nasional media massa, yang mengusung tema ‘Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital’. Acara ini digelar di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024), sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-78.

Ninik mengatakan, perkembangan teknologi dan informasi tentunya membuat kinerja insan pers menjadi lebih mudah. Namun, produk yang dihasilkan tetap perlu dijaga kualitasnya. Mengingat, belakangan ini media massa sering kali membuat berita berdasarkan konten di media sosial.

Satu-satunya pejabat perempuan di Dewan Pers ini menjelaskan, meskipun sumber informasi yang diperoleh berasal dari media sosial, para jurnalis tetap wajib melakukan konfirmasi ulang kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya agar berita yang disajikan akurat dan tidak menyesatkan opini publik.

Berikut wawancara lengkap dengan Ninik terkait tantangan pers di tengah kemajuan teknologi informasi dan media sosial:

Bagaimana agar pers tetap bertahan di tengah gempuran AI dan media sosial?

Pers itu kan harus memberikan informasi yang akurat. Dalam menyampaikan informasi yang akurat tadi, tidak hanya langsung disebar, butuh ada konfirmasi. Dan konfirmasi itu tidak hanya wawancara. Bisa juga misalnya mencari ada nggak rujukannya, sudah diberitakan di mana saja, kalau ambil informasi dari media sosial tanpa konfirmasi, tanpa riset, itu namanya click bait. Nyari moncong, nyari tenarnya saja, tapi tidak memberikan edukasi dan akuntabilitas terhadap informasi itu.

Contohnya bagaimana?

Misalnya, disebut ada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebut saja pelakunya bernama Eko. Nah, Eko-nya itu sudah dikonfirmasi belum? Konfirmasinya juga harus berlipat. Semakin banyak semakin baik dan itu sesuai kode etik jurnalistik kita yang sudah dikeluarkan tahun 2006 dan dikukuhkan dalam peraturan 2008.

Sejauh ini, seberapa banyak pelanggaran akibat penyebaran konten di media sosial yang diangkat jadi berita?

Yang banyak melanggar itu di Pasal 1 dan Pasal 3, karena tidak patuh terhadap kode etik, jadi cover both side itu penting. Makanya, seorang wartawan itu kan tugasnya mencari-cari, diolah, baru dikembalikan kepada masyarakat.

Saat ini, media sosial kerap jadi rujukan informasi oleh masyarakat. Tanggapan Anda?

Medsos itu kan bukan pers ya, jadi pers itu syaratnya dua. Pertama, ada perusahaan karena di situ kan ada penanggung jawabnya. Lalu yang kedua ada wartawan. Nah, media sosial juga tidak masuk kategori Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Tapi bukankah ada aturan soal perusahaan pers yang punya media sosial?

Kami memang membuat aturan yang dikeluarkan tahun 2021 lalu, bahwa berita yang didistribusikan ke media sosial maka tanggung jawabnya tetap di perusahaan pers. Atau distribusinya dilakukan oleh wartawan yang memang ditugaskan oleh perusahaan pers, maka itu juga menjadi tanggung jawab perusahaan pers.

Kemudian kalau yang diinformasikan oleh wartawan, tapi dia tidak dalam kapasitas menjalankan tugas dari perusahaan pers, maka itu jadi tanggung jawab pribadi. Jadi memang di sini ada 4 model. Atau dia bukan wartawan, bukan juga perusahaan pers, tapi dia membuat informasi seakan-akan itu berita, maka tidak akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40.

Perlindungannya seperti apa?

Jadi yang dilindungi hanya dua. Pertama, dia yang memang distribusi resmi dari perusahaan. Kedua, dilakukan wartawan yang ditugaskan perusahaan, tapi hati-hati karena ada perusahaan pers yang mendistribusikan di media sosial, tapi caption-nya ditambah-tambahin, nggak sama dengan beritanya. Itu juga tidak boleh.

Bicara soal Pemilu 2024, berapa banyak aduan yang diterima Dewan Pers terkait pemberitaan?

Total ada 7 aduan sejak Januari 2023 dan 5 diantaranya sudah selesai. Tinggal 2 lagi yang masih dalam proses penyelesaian.

Aduannya paling banyak soal apa?

Soal yang barusan saya sebut. Jadi ada yang membuat pemberitaan yang mengambil informasi, atau dia menyampaikan informasi. Dibuat di media televisi, tapi sumbernya dari TikTok tanpa ada konfirmasi dari nama-nama yang disebutkan.

Sementara salah satu nama yang disebut sedang ikut kontes pemilihan legislatif. Sehingga dia merasa dirugikan. Kami sudah melakukan analisa dan di kasus lainnya juga sama, ada orang yang mengaku keberatan dari pemberitaan yang melanggar kode etik.

Apa putusannya?

Seperti tadi saya sampaikan juga, yang dilindungi oleh kode etik itu adalah karya jurnalistiknya. Kalau wartawan tidak bekerja secara bersama-sama dalam membangun ekosistem jurnalistik yang baik dan memang mau merusak, ya sana biar diselesaikan sama Trunojoyo (Mabes Polri).

Kita tidak akan melindungi, apalagi mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman, tidak punya kompetensi, seenak-enaknya saja jarinya main gitu kan. Jadi kami tidak melindungi yang salah, tidak mau juga.

Bukankah jurnalistik tetap harus dilindungi….

Memproteksi jurnalis nggak begitu. Kita proteksi karya jurnalistik yang dibuat oleh jurnalis yang kompeten. Bahkan, sekalipun mereka tidak punya perusahaan pers, tapi memiliki karya jurnalistik yang berkualitas pasti kami akan melindungi. Jadi jangan berkedok pada administrasi saja, lalu kontennya juga amburadul.

Selain soal aduan dari calon anggota legislatif, apakah ada kandidat calon presiden yang mengadu ke Dewan Pers soal masalah Pilpres?

Nggak ada sih sampai hari ini.

Terakhir, apa pesan Anda untuk teman-teman jurnalis?

Sebagai Dewan Pers, kami hanya mendorong teman-teman yang sayang sama pers, ayo sama-sama kita jaga martabat pers kita. Bikin perusahaan yang profesional, kalau mau jadi jurnalis juga jurnalisnya yang profesional. Itu supaya kita semua menjadi pers yang bermartabat. https://tahapapun.com/

Bank Mandiri Kolaborasi dengan APERSI Genjot KPR

Bank Mandiri memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mempermudah akses kepemilikan rumah bagi nasabah. (Foto: Bank Mandiri)
Bank Mandiri memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mempermudah akses kepemilikan rumah bagi nasabah. (Foto: Bank Mandiri)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mempermudah akses kepemilikan rumah bagi nasabah, salah satunya dengan menggenjot penyaluran KPR (Kredit Pemilikan Rakyat).

Per akhir Februari 2024 total penyaluran KPR Bank Mandiri telah mencatat pertumbuhan 35,4 persen secara year on year (yoy) dengan kualitas kredit yang terjaga. 

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menjelaskan, kolaborasi ini menjadi upaya Bank Mandiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder.

Termasuk dalam hal ini terkait pembangunan properti dan fasilitas pembiayaan kredit perumahan. 

Dengan menggabungkan keahlian Bank Mandiri dan APERSI, kerja sama ini dirancang untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi masyarakat. 

“Ini adalah upaya kami yang signifikan untuk menyediakan solusi inovatif bagi masyarakat dengan memaksimalkan potensi dan peluang yang ada,” ucapnya, Jumat (15/3/2024).

APERSI merupakan salah satu asosiasi pengembang terbesar dengan total lebih dari 3.500 pengembang dan 27 DPD (Dewan Pengurus Pusat) yang tersebar di seluruh Indonesia yang konsisten memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan properti di Tanah Air. 

Hal ini terlihat dengan jumlah kontribusi penyediaan dan penyaluran perumahan subsidi lewat APERSI yang mencapai 66 ribu unit di tahun 2023. 

Aquarius mengatakan, konsistensi tersebut selaras dengan Bank Mandiri sebagai salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara), sejak awal berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui penyaluran KPR, baik subsidi maupun non-subsidi. 

“Tanpa terkecuali pemenuhan kebutuhan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyaluran KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” katanya.

Sepanjang tahun 2023 lalu Bank Mandiri telah menyalurkan 3.684 unit KPR berskema FLPP.

Lewat kolaborasi dengan APERSI, Bank Mandiri optimis penyaluran KPR FLPP dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia. 

Dalam mewujudkan hal ini, bank berkode emiten BMRI ini juga memanfaatkan platform digital untuk memasarkan KPR dan menghadirkan solusi kebutuhan transaksi bagi masyarakat melalui Super Apps Livin’ by Mandiri. 

Aquarius menuturkan, hal tersebut sesuai dengan keinginan Bank Mandiri yang bertujuan menjadi top of mind atas segala solusi layanan perbankan di seluruh lapisan masyarakat.

 “Selain itu, Bank Mandiri juga bertujuan akan menjadi urban everyday banking yang dapat melayani kebutuhan keuangan dan menghadirkan solusi bisnis yang terintegrasi,” ujarnya.

Melalui serangkaian strategi dan kolaborasi, Bank Mandiri optimistis pertumbuhan di tahun 2024 mampu melampaui pencapaian di tahun lalu.https://tahapapun.com/

Ramadan Di Bawah Ancaman Bombardir Israel

Warga Gaza Kelaparan Dan Kedinginan Parah

Asap membumbung tinggi selama operasi darat Israel di Khan Younis, seperti yang terlihat dari sebuah kamp yang menampung para pengungsi Palestina di Rafah, di Jalur Gaza selatan, 11 Maret 2024. Foto: REUTERS/BASSAM MASOUD
Asap membumbung tinggi selama operasi darat Israel di Khan Younis, seperti yang terlihat dari sebuah kamp yang menampung para pengungsi Palestina di Rafah, di Jalur Gaza selatan, 11 Maret 2024. Foto: REUTERS/BASSAM MASOUD

RM.id  Rakyat Merdeka – Hari pertama Ramadan pada Senin (11/3/2024), warga Palestina di Jalur Gaza dihantui kelaparan dan penyakit. Mereka menggigil di tenda-tenda, di tengah ancaman bom yang bisa tiba-tiba menghantam.

Sudah lebih dari lima bulan pertempuran Israel dan Hamas berlangsung, sejak serangan 7 Oktober 2023. Lebih dari 31.000 warga Palestina meninggal du­nia. Namun tak ada tanda-tanda perang akan berakhir.

Banyak warga Gaza yang terus mencari korban selamat dan jenazah di antara puing-puing rumah yang hancur oleh gempuran Israel.

Shalat tarawih pada Minggu (10/3/2024) malam diadakan di lapangan terbuka, di tengah puing-puing bangunan yang hancur. Warga Gaza, Palestina, menggelar shalat tarawih perta­ma Ramadan tahun ini di sekitar reruntuhan masjid Farouk, Rafah, Gaza Selatan. Masjid tersebut hancur akibat serangan Israel.

“Anda tidak melihat siapa­pun dengan kegembiraan di matanya,” kata warga bernama Sabah al-Hendi, dilansir Associ­ated Press, Senin (11/3/2024).

Sabah sedang berbelanja makanan di Kota Rafah, wilayah selatan Jalur Gaza. Ia mengatakan, keluarga di Palestina biasanya berbuka puasa setiap hari dengan suka cita. Namun tahun ini hanya ada makanan ka­leng yang tersedia dan harganya terlalu mahal bagi banyak orang.

“Setiap keluarga sedih. Se­tiap keluarga memiliki seorang martir (kerabat yang meninggal dunia),” lanjutnya.

Sebuah laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang mengutip Kementerian Kesehatan di Gaza, menyebutkan, 25 orang meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak.

“Kita kehabisan waktu,” kata Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP), Cindy McCain, Senin (11/3/2024), dilansir Chan­nel News Asia.

“Jika kita tidak secara ekspo­nensial meningkatkan jumlah bantuan yang masuk ke wilayah utara Gaza, kelaparan akan segera terjadi,” lanjutnya.

Laporan PBB juga melapor­kan kesulitan khusus dalam mengakses Gaza utara untuk pengiriman makanan dan bantu­an lainnya. “Kami tidak tahu apa yang akan kami makan untuk berbuka puasa,” kata Zaki Abu Mansour (63), di dalam tenda.

“Saya hanya punya tomat dan mentimun. Saya tidak punya uang untuk membeli apa pun,” curhatnya.

Barang-barang yang tersedia dijual dengan harga selangit. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Anto­nio Guterres terkejut dan marah saat tahu perang masih berlangsung di Gaza saat Ramadan dimulai.

Ada 2,4 juta orang berada di bawah pengepungan total militer Israel, saat mereka mmemerangi Hamas di wilayah itu. Hamas merupakan faksi Palestina yang berkuasa di Jalur Gaza sejak 2007 karena menang Pemilu 2006.

Guterres juga menyerukan penghapusan semua hambatan dalam pengiriman bantuan. “Mata dunia sedang memperhatikan. Mata sejarah sedang mengawasi. Kita tidak bisa berpaling,” katanya.

“Kita harus bertindak untuk menghindari kematian yang bisa dicegah. Warga sipil memerlu­kan tindakan segera,” tegasnya.

Pasukan Israel sebagian besar telah menutup wilayah utara Gaza sejak Oktober 2023. Perangmem­buat hampir tidak mungkin mengirimkan makanan yang sangat dibutuhkan dengan aman di seba­gian besar wilayah tersebut.

Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain beberapa kali mengirimkan bantuan melalui udara. Pengiriman bantuan dari udara kembali dilakukan ke Gaza utara pada hari Senin (11/3/2024).

AS, Qatar dan Mesir beru­paya menengahi dan mendorong gencatan senjata menjelang bulan puasa. Kesepakatan yang ditawarkan di antaranya pem­bebasan puluhan sandera Israel dan tahanan Palestina serta ma­suknya sejumlah besar bantuan kemanusiaan. Akan tetapi pem­bicaraan terhenti minggu lalu.

Hamas memberikan jaminan bahwa perjanjian apa pun harus bertujuan mengakhiri perang, mengembalikan jutaan warga Gaza yang melarikan diri, hingga memulihkan kondisi Gaza yang hancur lebur secara bertahap.

Namun Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ingin melanjutkan serangan sampai “ke­menangan total” melawan Hamas .

Di saat yang sama, dia juga berada di bawah tekanan dari keluarga sandera. PM Israel itu menghadapi banyak kritik terkait pemerintahannya.https://tahapapun.com/

Auditor BPK Diduga Terima Rp 508 Juta

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya berkonsultasi dengan penasihat hukumnya saat sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis. (ANTARA/I.C. Senjaya)
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya berkonsultasi dengan penasihat hukumnya saat sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis. (ANTARA/I.C. Senjaya)

RM.id  Rakyat Merdeka – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Auditor Madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mediyanto Sipahutar.

Pemeriksaan terkait aliranduit proyek Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung,Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengemukakan,Mediyanto diperiksa untuk perkara tersangka Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Pemeriksaan terhadap Mediyanto diduga terkait aliran duit yang pernah diterimanya. Nama Mediyanto mencuat dalam per­sidangan kasus suap ini.

Pegawai BPK itu disebut telah menerima Rp 200 juta dan Rp 308 juta dari dua proyek. Ia merupakan satu dari tujuh pihak yang diduga menerima aliran uang duit proyek DJKA.

Hal ini dikemukakan dalamsurat dakwaan terdakwa Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Ketujuh orang yang menerima aliran dana adalah Billy Haryanto alias Billy Beras, Ferry Septha Indrianto alias Ferry Gareng, Rony Gunawan, Wahyudi Kurniawan, Muhammad Suryo, Karseno Endra, serta Mediyanto Sipahutar.

Jaksa KPK membacakan dak­waan perkara Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis, 14 September 2023.

Jaksa membeberkan, Billy Beras menerima Rp 3,2 miliardari proyek JGSS-04. Ferry Gareng menerima Rp 1 miliar, Rony Gunawan Rp 400 juta, sertaMediyanto Sipahutar Rp 200 juta.

Sementara dari proyek JGSS-06, Muhammad Suryo disebut menerima Rp 9,5 miliar, Mediyanto Sipahutar Rp 308 juta, dan Wahyudi Kurniawan sebesar Rp 1 miliar. Karseno Endra disebut ikut menerima duit dari proyek TLOStasiun Tegal 2023.https://tahapapun.com/

Rudyono Darsono: Reformasi Hukum, Jangan Sampai Kembali Ke Orde Baru

Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta/UTA ’45 Jakarta), Rudyono Darsono, menerima kunjungan putri Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah.

Siti yang hadir dalam kapasitasnya sebagai guru besar ilmu hukum, didampingi Diana Laila R, yang merupakan guru besar farmasi UTA ’45 Jakarta.

“Ini merupakan pertemuan cendekiawan Ilmu hukum dan kesehatan yang sangat concern tentang eksistensi bangsa ini ke depan,” kata Rudyono kepada wartawan, Minggu (10/3/2024).

Pada kesempatan itu, Rudyono membahas hukum di era Reformasi yang justru lebih marak penyalahgunaan.

Rudyono mengatakan, Orde Baru hanya menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan.

Sementara di era setelah reformasi, kendati sudah dibentuk badan-badan pengawas dan pengendali hukum seperti KPK, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, dengan kekuasaan yang sangat luar biasa, namun penyelewengan dan penyalahgunaan hukum menjadi lebih liar dan tidak terkendali.

“Bukan hanya hukum positif yang diatur oleh KUHP maupun KUHAP, tapi juga penyalahgunaan atau penyelewengan sistem tata negara oleh oknum-oknum penguasa untuk kepentingan pribadi dan golongannya, di samping sistem hukum positif yang digunakan sebagai alat kekuasaan,” ungkapnya.

Banyak juga para mafia hukum bekerja sama dengan oknum-oknum penegak hukum.

Rudyono berpandangan, berbagai persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang saat ini, terjadi karena tidak ada lagi sosok panutan atau tokoh bangsa yang masih dihargai dan dihormati.

Sehingga, tidak ada satu pun kontrol sosial dari tokoh-tokoh masyarakat di luar maupun di dalam kekuasaan yang didengar.

“Walaupun tujuannya untuk mengingatkan kepada rezim tentang eksistensi dan masa depan bangsa ini,” kata dia.

Atas itu semua, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi terutama dalam bidang penegakan hukum, kesehatan, pendidikan dan sistem tata negara Indonesia.

Caranya, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan lanjutan setelah ini.

“Dengan mengajak teman-teman yang masih cinta bangsa ini, agar pengalaman Orde Baru yang buruk tentang penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan tidak kembali terulang dan di samping menjaga eksistensi NKRI tetap terjaga, Indonesia Emas 2045 dapat sekaligus kita capai,” tandasnya.

Top! Indonesia Jadi Bagian 10 Besar Negara Manufaktur Di Dunia

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: Ist)
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Indonesia masuk dalam 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, sekaligus satu-satunya negara ASEAN di daftar yang dikeluarkan oleh safeguardglobal.com. 

Berdasarkan publikasi tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4 persen kepada produk manufaktur global. Posisi prestisius ini merupakan kenaikan yang berarti, karena pada empat tahun yang lalu, Indonesia masih berada di posisi 16.

“Ini merupakan kenaikan tingkat, karena pada tahun ini kita masuk dalam kategori 10 besar. Indonesia merupakan powerhouse manufaktur terbesar di ASEAN,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (26/12/2023).

Menurut Menperin, kenaikan peringkat tersebut juga menandakan bahwa sektor manufaktur memberikan multiplier effect kepada sektor lainnya. Sebagai gambaran, dengan meningkatnya output industri, sektor transportasi juga akan meningkat, demikian juga dengan sektor energi, pertanian, perkebunan, dan kelautan yang merupakan sumber-sumber bahan baku dan faktor-faktor input produksi bagi sektor manufaktur.

Posisi Indonesia di jajaran manufaktur dunia diperkuat oleh nilai output industri yang terus meningkat pada periode 2020 hingga September 2023. Di 2020, nilai output industri tercatat 210,4 miliar dolar AS, meningkat ke 228,32 miliar dolar AS pada 2021, dan kembali meningkat sebesar 241,87 miliar dolar AS di tahun 2022. Sementara, hingga September 2023, nilai output industri telah mencapai sekitar 192,54 miliar dolar AS.

Meningkatnya daya saing sektor industri di Indonesia juga didukung oleh realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi di sektor industri manufaktur terus menunjukkan peningkatan, dari Rp 213,4 triliun pada 2020, menjadi Rp 307,6 triliun di 2021, kemudian mencapai Rp 457,6 triliun pada 2022. “Pada Januari hingga September 2023, investasi di sektor manufaktur telah tercatat hingga Rp 413 triliun,” jelas Menperin.

Produk industri manufaktur juga terbukti merambah pasar ekspor, ditunjukkan oleh dominasi sektor industri manufaktur pada total ekspor Indonesia. Ekspor industri manufaktur yang pada 2020 tercatat sebesar 131,09 miliar dolar AS, meningkat menjadi 177,2 miliar dolar AS pada 2021. Di 2022, angka ekspor sektor ini mencapai 206,06 miliar dolar AS atau meningkat 16,29 persen dari capaian di tahun sebelumnya. Sedangkan pada Januari hingga November 2023, angkanya mencapai 171,23 miliar dolar AS.

Produktivitas sektor manufaktur juga berhasil membuka semakin banyak lapangan kerja. Pada masa pandemi Covid-19, jumlah tenaga kerja di sektor ini sebanyak 17,49 juta, kemudian berangsur naik menjadi 18,19 juta di tahun 2021 dan 18,90 juta pada 2022. Terbaru, data Sakernas Agustus 2023 menunjukkan jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sejumlah 19,29 juta pekerja.

Kinerja sektor manufaktur Indonesia yang gemilang, meskipun di tengah perekonomian global yang belum kunjung stabil, dapat menjaga persepsi para pelaku industri mengenai kondisi usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang selama 27 bulan berturut-turut terus berada di level ekspansi. “Ini menunjukkan kondisi sektor manufaktur Indonesia yang stabil. Hingga saat ini, hanya ada dua negara di dunia, yaitu India dan Indonesia, yang berada dalam posisi ini,” jelas Agus.

Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk membangun negeri melalui industri sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Industri Nasional yang berorientasi pada pemerataan, persebaran, dan pertumbuhan. “Pembangunan industri harus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta secara nasional berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan perekonomian negara Indonesia,” tegasnya.

Pemerintah saat ini tengah menggalakkan semangat hilirisasi industri di dalam negeri, yang merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh pada resiliensi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fokus kebijakan hilirisasi industri berada pada tiga sektor, yakni industri berbasis agro, bahan tambang dan mineral, serta migas dan batubara. 

“Melalui kebijakan ini, sumber daya kita yang melimpah tidak hanya akan diambil dan diekspor dalam bentuk mentah, tetapi juga didorong untuk diolah menciptakan ribuan industri turunan yang meningkatkan nilai tambah,” kata Agus.

Upaya lain yang dijalankan untuk menjaga produktivitas sektor industri antara lain melalui penambahan komoditas untuk neraca komoditas. Hal ini untuk menjamin pasokan bahan baku dan bahan penolong, serta mendukung nilai tambah dan hilirisasi di dalam negeri.

Kemudian, memastikan pelaksanaan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri terus berjalan dengan baik, karena kebijakan ini telah terbukti meningkatkan efisiensi industri, terutama pada biaya operasional. Selanjutnya mengintensifkan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

Kemenperin juga menjalankan program-program antara lain program pendidikan dan pelatihan vokasi, program Making Indonesia 4.0, program nilai tambah dan daya saing industri, serta restrukturisasi mesin dan peralatan industri untuk melakukan revitalisasi industri. “Kemenperin juga terus mendorong penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru untuk menaikkan kelas IKM dengan memanfaatkan teknologi digital,” pungkas Menperin.https://tahapapun.com/

Bamsoet Dorong Penguatan Ketahanan dan Keamanan Maritim

IB

Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Staf Khusus Panglima TNI Mayjen (Mar) Oni Junianto, di Jakarta, Kamis (7/3). (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Staf Khusus Panglima TNI Mayjen (Mar) Oni Junianto, di Jakarta, Kamis (7/3). (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong penguatan sistem ketahanan dan keamanan maritim Indonesia melalui diplomasi maritim dan penguatan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI AL. Dengan prinsip Trinitas TNI AL untuk melakukan peran militer, peran diplomasi, dan peran polisional, khususnya melalui pemanfaatan kapal selam, diharapkan dapat mewujudkan laut Indonesia yang aman, damai dan sejahtera.

“Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Namun, potensi tersebut juga diiringi dengan berbagai tantangan, seperti perompakan, penyelundupan dan terorisme maritim. Karena itu, penting bagi kita untuk memiliki sistem ketahanan dan keamanan maritim yang kuat untuk menjaga teritorial dan kedaulatan NKRI,” ujar Bamsoet, usai menerima Staf Khusus Panglima TNI Mayjen (Mar) Oni Junianto, di Jakarta, Kamis (7/3).

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, kapal selam memiliki efek deteren (pencegahan) yang tinggi dalam menjaga keamanan laut di Indonesia. Kemampuannya untuk bergerak secara diam-diam dan menyerang dari bawah laut menjadikan kapal selam sebagai alat pertahanan yang sangat efektif.

“Kapal selam merupakan salah satu arsenal penting TNI, khususnya TNI AL, dalam menjaga keamanan laut di Indonesia. Peran kapal selam, baik konvensional maupun nirawak, terbukti mampu menjaga stabilitas keamanan maritim nusantara. Kemampuannya yang unik dan canggih menjadikan kapal selam sebagai alat pertahanan yang sangat efektif,” kata Bamsoet.

Penerima penghargaan Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI AL ini mengingatkan agar TNI terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan wilayah maritim NKRI. Tidak kalah pentingnya, menjalankan fungsi diplomasi kemaritiman sebagai cerminan wajah Indonesia di mata dunia. 

“Patut diapresiasi keberhasilan TNI AL menyelenggarakan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023 pada 4-8 Juni 2023 di Makassar. Latihan gabungan non tempur di Selat Makassar yang diikuti oleh Angkatan Laut dari 36 negara di dunia ini, telah memberikan dampak positif terhadap diplomasi maritim Indonesia. Di antaranya, mampu membangun trust building, memperkuat citra positif dan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam kerjasama maritim global,” pungkas Bamsoet.https://tahapapun.com/

Datangi Kawasan Industri Cikupa, Andi Gani Bakar Semangat Juang Anggota KSPSI

Datangi Kawasan Industri Cikupa, Andi Gani Bakar Semangat Juang Anggota KSPSI

RM.id  Rakyat Merdeka – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea kembali melakukan kunjungan kerja ke Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang, dan Kulit (TSK) SPSI di PT KMK Global di Kawasan Industri Cikupa Mas Kabupaten Tangerang, pada Jumat (8/3/2024). 

Andi Gani didampingi Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad, Wapres KSPSI Achmad Supriadi beserta jajaran pengurus DPC KSPSI Kabupaten Tangerang Agus Darsana, Caska, dan Suryadi. 

Kehadiran Presiden Presiden Asean Trade Union Council (ATUC) ini disambut tarian tradisional yang dipersembahkan oleh buruh-buruh anggota KSPSI PT KMK Global. Penari buruh KSPSI juga dipersiapkan akan tampil dalam menyambut 52 Presiden Konfederasi Buruh Se-Asia Pasifik di Jakarta pada April mendatang. 

Dalam arahannnya, Andi Gani menginstrusikan kepada anggota buruh KSPSI harus tetap merapatkan barisan, menjaga soliditas dan militansi dalam perjuangan. 

Menurutnya, perjuangan buruh apapun kondisinya jangan pernah padam. Karena, yang bisa membela hak-hak kaum buruh, hanya buruh itu sendiri. 

“Penentu kesejahteraan buruh adalah diri sendiri. Jadi, api semangat juang buruh tidak boleh padam,” tegas Andi Gani. 

Sebagai konfederasi buruh terbesar di Tanah Air dengan jutaan anggota, kata Andi Gani, KSPSI akan terus berada di garis terdepan menyuarakan kesejahteraan bagi buruh. 

Andi Gani juga meminta kepada Pemerintah agenda perlindungan buruh harus menjadi fokus strategis ke depan. 

“Pemerintah harus memperhatikan kerja-kerja terukur menyangkut kesejahteraan buruh dan membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada buruh,” katanya. 

Dalam kunjungannya, Andi Gani juga menyerahkan bantuan laptop untuk operasional PUK TSK KSPSI PT KMK Global. https://asiafyas.com/

Pengemis Tajir, Raup Rp 152 Juta Per Bulan

Lu Jingang, yang sukses berperan sebagai pengemis. Foto: ODDITY CENTRAL
Lu Jingang, yang sukses berperan sebagai pengemis. Foto: ODDITY CENTRAL

RM.id  Rakyat Merdeka – Selama 12 tahun terakhir, Lu Jingang berpura-pura menjadi pengemis di lokasi wisata popu­lar di China. Karena kepiawaian­nya memainkan peran tersebut, dia berhasil meraup penghasilan hingga 70.000 yuan (sekitar RP 152,8 juta) per bulan dari mengemis di Taman Qingming Shanghe, Provinsi Henan, China.

Lu mengerahkan segala kemampuannya untuk tampil seperti pengemis. Ia meng­hias mukanya nampak seperti orang yang kelaparan.

Wajahnya diberi tanah. Matanya seperti anak anjing yang sedih. Pakaiannya lusuh. Penampilannya yang menyedihkan membuat para wisatawan tersentuh, dan rela merogoh kocek untuk membantunya.

Penghasilan Lu dari menge­mis melebihi gaji bulanan rata-rata orang di China. Menurut Time Doctor, gaji bulanan rata-rata orang di China, saat ini, sekitar 29.000 yuan (Rp 8,7 juta).

Dengan viralnya berita ini, beberapa netizen menyebut­nya sebagai pengemis terkaya di China. Pendapatannya yang besar memicu perdebatan di media sosial.

“Dia lebih kaya dari saya. Mestinya, sayalah yang jadi pengemis,” tulis seseorang.

“Saya ingin berhenti dari pe­kerjaan saya dan jadi pengemis,” komentar netizen lain. https://tahapapun.com/