Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers

Kami Tidak Melindungi Jurnalis Yang Salah

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. (Foto: Dewan Pers)
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. (Foto: Dewan Pers)

RM.id  Rakyat Merdeka – Perkembangan teknologi informasi seperti artificial intelligence (kecerdasan buatan) hingga masifnya penggunaan media sosial, jadi tantangan baru bagi dunia pers. Media massa akan tetap selamat, bila tetap menjaga kualitas produknya. Tentunya dengan menyajikan berita yang akurat, berdasarkan narasumber yang kredibel.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu usai acara konvensi nasional media massa, yang mengusung tema ‘Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital’. Acara ini digelar di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024), sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-78.

Ninik mengatakan, perkembangan teknologi dan informasi tentunya membuat kinerja insan pers menjadi lebih mudah. Namun, produk yang dihasilkan tetap perlu dijaga kualitasnya. Mengingat, belakangan ini media massa sering kali membuat berita berdasarkan konten di media sosial.

Satu-satunya pejabat perempuan di Dewan Pers ini menjelaskan, meskipun sumber informasi yang diperoleh berasal dari media sosial, para jurnalis tetap wajib melakukan konfirmasi ulang kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya agar berita yang disajikan akurat dan tidak menyesatkan opini publik.

Berikut wawancara lengkap dengan Ninik terkait tantangan pers di tengah kemajuan teknologi informasi dan media sosial:

Bagaimana agar pers tetap bertahan di tengah gempuran AI dan media sosial?

Pers itu kan harus memberikan informasi yang akurat. Dalam menyampaikan informasi yang akurat tadi, tidak hanya langsung disebar, butuh ada konfirmasi. Dan konfirmasi itu tidak hanya wawancara. Bisa juga misalnya mencari ada nggak rujukannya, sudah diberitakan di mana saja, kalau ambil informasi dari media sosial tanpa konfirmasi, tanpa riset, itu namanya click bait. Nyari moncong, nyari tenarnya saja, tapi tidak memberikan edukasi dan akuntabilitas terhadap informasi itu.

Contohnya bagaimana?

Misalnya, disebut ada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebut saja pelakunya bernama Eko. Nah, Eko-nya itu sudah dikonfirmasi belum? Konfirmasinya juga harus berlipat. Semakin banyak semakin baik dan itu sesuai kode etik jurnalistik kita yang sudah dikeluarkan tahun 2006 dan dikukuhkan dalam peraturan 2008.

Sejauh ini, seberapa banyak pelanggaran akibat penyebaran konten di media sosial yang diangkat jadi berita?

Yang banyak melanggar itu di Pasal 1 dan Pasal 3, karena tidak patuh terhadap kode etik, jadi cover both side itu penting. Makanya, seorang wartawan itu kan tugasnya mencari-cari, diolah, baru dikembalikan kepada masyarakat.

Saat ini, media sosial kerap jadi rujukan informasi oleh masyarakat. Tanggapan Anda?

Medsos itu kan bukan pers ya, jadi pers itu syaratnya dua. Pertama, ada perusahaan karena di situ kan ada penanggung jawabnya. Lalu yang kedua ada wartawan. Nah, media sosial juga tidak masuk kategori Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Tapi bukankah ada aturan soal perusahaan pers yang punya media sosial?

Kami memang membuat aturan yang dikeluarkan tahun 2021 lalu, bahwa berita yang didistribusikan ke media sosial maka tanggung jawabnya tetap di perusahaan pers. Atau distribusinya dilakukan oleh wartawan yang memang ditugaskan oleh perusahaan pers, maka itu juga menjadi tanggung jawab perusahaan pers.

Kemudian kalau yang diinformasikan oleh wartawan, tapi dia tidak dalam kapasitas menjalankan tugas dari perusahaan pers, maka itu jadi tanggung jawab pribadi. Jadi memang di sini ada 4 model. Atau dia bukan wartawan, bukan juga perusahaan pers, tapi dia membuat informasi seakan-akan itu berita, maka tidak akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40.

Perlindungannya seperti apa?

Jadi yang dilindungi hanya dua. Pertama, dia yang memang distribusi resmi dari perusahaan. Kedua, dilakukan wartawan yang ditugaskan perusahaan, tapi hati-hati karena ada perusahaan pers yang mendistribusikan di media sosial, tapi caption-nya ditambah-tambahin, nggak sama dengan beritanya. Itu juga tidak boleh.

Bicara soal Pemilu 2024, berapa banyak aduan yang diterima Dewan Pers terkait pemberitaan?

Total ada 7 aduan sejak Januari 2023 dan 5 diantaranya sudah selesai. Tinggal 2 lagi yang masih dalam proses penyelesaian.

Aduannya paling banyak soal apa?

Soal yang barusan saya sebut. Jadi ada yang membuat pemberitaan yang mengambil informasi, atau dia menyampaikan informasi. Dibuat di media televisi, tapi sumbernya dari TikTok tanpa ada konfirmasi dari nama-nama yang disebutkan.

Sementara salah satu nama yang disebut sedang ikut kontes pemilihan legislatif. Sehingga dia merasa dirugikan. Kami sudah melakukan analisa dan di kasus lainnya juga sama, ada orang yang mengaku keberatan dari pemberitaan yang melanggar kode etik.

Apa putusannya?

Seperti tadi saya sampaikan juga, yang dilindungi oleh kode etik itu adalah karya jurnalistiknya. Kalau wartawan tidak bekerja secara bersama-sama dalam membangun ekosistem jurnalistik yang baik dan memang mau merusak, ya sana biar diselesaikan sama Trunojoyo (Mabes Polri).

Kita tidak akan melindungi, apalagi mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman, tidak punya kompetensi, seenak-enaknya saja jarinya main gitu kan. Jadi kami tidak melindungi yang salah, tidak mau juga.

Bukankah jurnalistik tetap harus dilindungi….

Memproteksi jurnalis nggak begitu. Kita proteksi karya jurnalistik yang dibuat oleh jurnalis yang kompeten. Bahkan, sekalipun mereka tidak punya perusahaan pers, tapi memiliki karya jurnalistik yang berkualitas pasti kami akan melindungi. Jadi jangan berkedok pada administrasi saja, lalu kontennya juga amburadul.

Selain soal aduan dari calon anggota legislatif, apakah ada kandidat calon presiden yang mengadu ke Dewan Pers soal masalah Pilpres?

Nggak ada sih sampai hari ini.

Terakhir, apa pesan Anda untuk teman-teman jurnalis?

Sebagai Dewan Pers, kami hanya mendorong teman-teman yang sayang sama pers, ayo sama-sama kita jaga martabat pers kita. Bikin perusahaan yang profesional, kalau mau jadi jurnalis juga jurnalisnya yang profesional. Itu supaya kita semua menjadi pers yang bermartabat. https://tahapapun.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*