Kampus Tangkap Gejala Hilangnya Kenegarawanan

Fathul Wahid: Ini Bukan Pertama Yang Kami Lakukan

Fathul Wahid, Rektor UII. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id
Fathul Wahid, Rektor UII. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id

RM.id  Rakyat Merdeka – Gelombang protes terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari para akademisi terus bermunculan. 

Meskipun, ada juga pihak yang menilai, ini gerakan orkestrasi politik elektoral yang sedang dimainkan para akademisi.

Setidaknya, hingga Sabtu (3/2/2024), sudah ada civitas akademika dari beberapa kampus yang menggelar aksi tersebut.

Antara lain, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan membuat petisi Buluksumur. Civitas akademika dari Universitas Indonesia (UI) yang mendeklarasikan “Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali”. Kemudian, civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad). 

Civitas akademika, dosen, dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) sudah lebih dahulu menggelar aksi ini. UII memberikan tajuk petisi “Indonesia Darurat Kenegarawanan”.

Rektor UII Prof. Fathul Wahid menyampaikan, petisi ini muncul karena ada gejala penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan Presiden Jokowi. 

Dalam hal ini, mereka menganggap bahwa Presiden Jokowi memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia. 

Indikator utamanya, lanjut Fathul, adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Putusan yang terbukti melanggar etika, hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman dicopot dari jabatannya,” ucap Fathul Wahid dalam surat pernyataan sikap.

Menurut UII, gejala ini diperjelas saat Jokowi menyatakan, Presiden boleh berkampanye dan berpihak. 

UII juga menganggap Jokowi menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politiknya mendukung salah satu paslon Capres-Cawapres, lewat pembagian bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT). 

“Situasi di atas menjadi tanda, Indonesia sedang mengalami darurat kewarganegaraan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi,” tegasnya.

Presiden Jokowi sudah buka suara soal ini. “Itu hak berdemokrasi, harus kita hargai,” kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024).

Wakil Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, wajar ada kritik dari kampus. 

Namun, kata dia, kritik tersebut adalah orkestrasi politik elektoral yang sedang dimainkan para akademisi tersebut.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Rektor UII, Fathul Wahid.

Apa dasar UII mengkritik Presiden Jokowi?

Hal seperti ini, bukan pertama yang kami lakukan di UII. Artinya, kami punya jejak yang panjang soal ini. Siapa pun presidennya, siapa pun pimpinannya, kalau memang ada yang kami anggap keluar dari koridornya, ya kami ingatkan. 

Hal apa yang menurut Anda harus dikritisi?

Kami mencermati praktik berbangsa beberapa waktu terakhir. Tampaknya, semakin telanjang. Banyak pelanggaran terjadi dan tidak ada yang berteriak, tidak ada yang meniup peluit, tidak ada yang mengingatkan, serta hal itu dianggap sebuah kewajaran. Sehingga, bahasa anak mudanya, ini membuat kami geram. 

Siapa yang seharusnya mengingatkan Pemerintah?

Kok bisa lembaga-lembaga lain yang seharusnya mengingatkan, seperti DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) justru tidak kami dengar. 

Untuk itu, kami memutuskan untuk mengingatkan. Dengan harapan baik, optimisme, kemudian apa yang kami sampaikan, bisa direspons dengan baik.

Wakil Direktur Jubir TKN Prabowo-Gibran, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, gerakan  ini adalah orkestrasi politik elektoral yang sedang dimainkan para akademisi. Tanggapan Anda?

Silakan saja bagi yang mengatakan hal itu. Buka internet. Lihat saja. Kami dari UII berbicara bukan hanya menjelang Pemilu. Sehingga, jika menganggap kami partisan, itu sebuah kesimpulan yang sangat ceroboh.

Tetapi, kenapa disampaikan menjelang Pemilu? 

Ini kan ada momentum. Momentumnya adalah ketika akal sehat kami, lintas kampus, lintas masyarakat, merasa dilecehkan. Mengapa pelanggaran yang terang benderang seperti itu, kok bisa dibiarkan dan dianggap sebagai ajaran oleh orang yang dianggap sebagai contoh atau teladan. 

Justru, dengan telanjang mempertontonkan pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya orang sudah ketahui dan perlu ditindak. Minimal diingatkan.https://tahapapun.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*